Selain itu, pemeriksaan KTP penumpang juga menjadi langkah penting dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama masa mudik. Dengan memastikan identitas setiap penumpang, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyebaran virus di dalam transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat dan memastikan bahwa setiap penumpang telah memenuhi syarat protokol kesehatan sebelum melakukan perjalanan.
Namun, kebijakan ini tidak serta merta diterima begitu saja oleh masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa larangan diperjualbelikan tiket mudik gratis dan pemeriksaan KTP penumpang dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung secara sah dan aman. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sebagai intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan dalam mengatur kebebasan masyarakat. Namun, apapun alasannya, langkah ini diambil demi kebaikan bersama dan keselamatan publik.
Sebagai penutup, kebijakan Tiket Mudik Gratis Dilarang Diperjualbelikan dan pemeriksaan KTP penumpang yang akan diterapkan oleh Kemenhub mulai tahun 2024 merupakan langkah proaktif dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul selama masa mudik. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemacetan, kecelakaan, dan penyebaran Covid-19 yang sering terjadi selama musim mudik. Meskipun kontroversial, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Semoga langkah ini dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah mudik di Tanah Air.
