Narasi pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Rakernas V di Ancol, Jakarta, sangat mencuat di media sosial. Pidatonya dikritik keras dan dianggap sebagai indikasi bahwa PDIP akan mengambil sikap di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebagai seorang penulis artikel profesional, saya tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang sudut pandang ini.
Dalam analisisnya, pakar sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyatakan bahwa pidato politik Megawati menunjukkan sikap yang ingin membawa PDIP untuk berposisi di luar pemerintahan. Beliau memperkirakan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Selain itu, Ujang juga memprediksi bahwa PDIP kemungkinan tidak akan berkoalisi dengan partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara.
Menurut Ujang, kemungkinan besar PDIP akan berada di koalisi sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan baru yang akan terbentuk pada Oktober 2024. Dia juga menjelaskan bahwa jika PDIP jadi oposisi, hal ini akan baik bagi sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik di luar pemerintahan diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap diutamakan.
Dalam hal ini, ada beberapa fakta yang patut diperhatikan. PDIP, sebagai partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, memiliki basis massa yang kuat di berbagai daerah strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Hal ini menjadi penting mengingat perannya dalam menentukan arah politik di Indonesia.
