Namun, kritik juga muncul dari beberapa kalangan. Mereka khawatir bahwa perguruan tinggi akan kehilangan fokus utamanya sebagai lembaga pendidikan dan penelitian. "Perguruan tinggi seharusnya tidak diarahkan menjadi entitas bisnis. Fokusnya tetap pada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan," ungkap seorang pengamat pendidikan.
Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan jika perguruan tinggi diizinkan terlibat dalam kegiatan pertambangan berskala besar.
Usulan ini muncul setelah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lebih dulu diberikan peluang untuk mengelola tambang. Kebijakan tersebut sebelumnya juga menuai kontroversi, dengan beberapa pihak mempertanyakan apakah ormas keagamaan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola sumber daya alam secara profesional.
Dalam konteks perguruan tinggi, pemerintah berharap keterlibatan institusi pendidikan dapat memberikan pendekatan yang lebih ilmiah dan terukur. Namun, pelibatan ormas keagamaan dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang tetap menjadi isu sensitif yang membutuhkan pengawasan ketat.
Jika wacana ini terwujud, perguruan tinggi berpeluang mendapatkan manfaat besar, baik dari segi pendanaan untuk penelitian maupun pengembangan kompetensi mahasiswa. Keterlibatan langsung dalam proyek tambang juga bisa menjadi wadah untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah.
