Proses penetapan ini merupakan hasil dari evaluasi dan kajian yang mendalam oleh Kemendagri, untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keputusan ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antara kedua wilayah, serta menciptakan stabilitas yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pulau-pulau tersebut.
Kementerian Dalam Negeri menetapkan 16 pulau yang menjadi sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung wilayah administratifnya untuk menghindari ambigu perjalanan hukum serta menegakkan hak-hak kewilayahan yang lebih jelas. Di antara ke-16 pulau tersebut, Pulau Trenggalek menjadi sorotan utama karena sering kali menjadi titik ketegangan antara dua kabupaten tersebut.
Sengketa wilayah sering kali melibatkan klaim yang rumit dan melibatkan banyak aspek, mulai dari hak ulayat masyarakat hingga sengketa dalam penguasaan sumber daya. Kelima belas pulau lainnya juga menghadapi tantangan serupa, di mana masing-masing pihak berusaha membuktikan klaim mereka.
Keputusan dari Kemendagri ini menandai sebuah langkah maju dalam menyelesaikan konflik yang tidak produktif ini. Hal ini juga mengingatkan pentingnya pengaturan batas wilayah yang jelas dan transparan, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang tinggal di sekitar pulau-pulau tersebut.
