Infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (IKN) menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan IKN, Danis H Sumadilaga, sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (BPK IKK), memastikan bahwa proyek pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di IKN segera akan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sebagai pondasi utama pembangunan ekonomi nasional.
Pada 2023, pemerintah telah menetapkan lokasi pembangunan IKN di sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Salah satunya, IKN di Kabupaten Merauke, Papua, menjadi sorotan utama karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan masuknya pembangunan Istana Wapres di kawasan tersebut, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Pembangunan Istana Wapres IKN dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun. Pagu anggaran yang besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang solid dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN. Sementara dilansir dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, nilai proyek tersebut adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Namun, angka tersebut bukan hanya untuk pembangunan Istana Wapres IKN, tetapi mencakup proyek Kantor Wapres, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung Lainnya serta Penataan Kawasan.
