Di sisi lain, kelompok pendukung Trump menganggap kebijakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa militer tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu mempertahankan keamanan nasional. Mereka berargumen bahwa isu-isu sosial dan politik seharusnya tidak mencampuri operasional militer.
Larangan transgender di militer AS ini kembali membuka perdebatan tentang inklusi dan keberagaman dalam institusi penting negara. Meski mendapat dukungan dari sebagian pihak, kebijakan ini juga menuai kritik keras dari berbagai organisasi dan komunitas yang memperjuangkan kesetaraan. Dalam konteks tantangan perekrutan dan kebutuhan akan pasukan yang kuat dan solid, apakah kebijakan ini benar-benar menjadi solusi, atau justru menciptakan masalah baru bagi militer AS? Hanya waktu yang akan menjawab.
