Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jane Rosalina mengungkapkan bahwa 30 lembaga internasional menolak usulan agar Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto menerima gelar pahlawan nasional. Penolakan tersebut disampaikan melalui sebuah joint statement yang ditandatangani oleh seluruh lembaga yang tergabung. Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap warisan sejarah dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim Soeharto.
Ketika berita mengenai usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mulai mengemuka, berbagai pihak di dalam dan luar negeri mulai bersuara. Jane Rosalina, selaku pengamat politik, menegaskan bahwa meskipun banyak yang menghargai kontribusi Soeharto dalam stabilitas politik Indonesia, banyak juga yang menginginkan keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia di era tersebut. Dia menyebutkan bahwa penolakan oleh 30 lembaga internasional ini adalah bentuk solidaritas terhadap mereka yang merasa dirugikan selama masa pemerintahan Soeharto.
Beberapa lembaga internasional yang ikut menandatangani penolakan ini termasuk organisasi hak asasi manusia terkemuka dan lembaga penelitian yang mengkhususkan diri pada masalah sejarah dan politik. Mereka menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak para korban rezim yang berujung pada tindakan represif selama 32 tahun. Penandatanganan joint statement ini menunjukkan bahwa konteks internasional juga memengaruhi sikap masyarakat terhadap tokoh-tokoh sejarah.
