Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Yusril Membantah Keterangan Kwik Kian Gie Terkait Penyusunan Inpres BLBI

Yusril Membantah Keterangan Kwik Kian Gie Terkait Penyusunan Inpres BLBI

6 Juli 2018 | Dibaca : 428x | Penulis : oteli w

Yusril Membantah Keterangan Kwik Kian Gie Terkait Penyusunan Inpres BLBI

Yusril Ihza Mahendra secara tegas membantah keterangan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang mengatakan bahwa  Presiden Megawati Soekarnoputri pernah memerintahkan Yusril untuk membuat draf instruksi presiden (inpres) terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Pak Kwik keliru, yang susun Inpres itu Setkab, bukan Menteri Kehakiman. Kalau Inpres, itu 100 persen kewenangan Setkab bukan Yusril," kata Yusril kepada majelis hakim.

"Jadi Menkum HAM itu mendrafkan calon UU pada waktu Megawati. Sesudah ada UU Nomor 10 Tahun 2004 juga ikut merancang peraturan pemerintah, tapi kalau Inpres itu 100 persen kewenangan Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet, namanya pak Bambang Kesowo (mantan Mensesneg), namanya bukan Yusril Ihza Mahendra," lanjut Yusril. 

Namun walaupun Yusril membantah keterangan tersebut, Kwik tetap pada pendiriannya.

“Ibu Presiden tidak mengatakan bahwa menteri kehakiman yang membuat. Tapi sebut Pak Yusril tolong dibikin drafnya," kata Kwik.

Dalam kasus tersebut, Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Jaksa menilai bahwa perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Jaksa mengungkapkan bahwa kesalahan Syafruddin selaku Kepala BPPN, diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM) dan juga  Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.
 

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

ahok diberhentikan
29 Mei 2017, by Zeal
Setelah sekian lama dinamika terkait dengan Gubernur Non Aktif DKI Jakarta sekaligus Terdakwa Penista Agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya DPRD ...
Kemeterian Agama Tetapkan Biaya Umrah Minimum Rp 20 Juta
22 Desember 2017, by Retno Indriyani
Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan batas biaya umrah minimal yang akan diberlakukan tahun depan yaitu sebesar Rp 20 Juta. Hal ini bertujuan untuk ...
Siap-siap Tissu Guys pas Dengar Lagu Korea Tentang Ayah, Baper deh....
23 Desember 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Mungkin selama ini kita selalu banyak denger tentang lagu untuk Bunda atau ibu, apalagi telah lewat kemarin hari ibu sedunia 22 desember. Tapi ...
Diduga Manipulasi Data, Panwaslu Periksa Ketua KPU Makassar
30 Juni 2018, by oteli w
Diduga Manipulasi Data, Panwaslu Periksa Ketua KPU Makassar Foto rekapan data perolehan suara Pilkada Sulsel yang diduga dimanipulasi beredar luas di media ...
Ini dia, Bait Puisi yang Dibacakan Ketua MPR RI tentang Ibunda Tercinta
30 April 2018, by Zeal
Tampang.com - Ada yang berbeda dengan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Kali ini, bukan tentang politik, melainkan tentang kemampuan Zulhas dalam mendeklamasikan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview