Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan pihaknya sudah mengantongi 10 purwarupa kendaraan berbasis listrik dalam kondisi laik jalan untuk proses ujicoba dalam waktu dekat. Kemenperin memastikan kesepuluh kendaraan tersebut merupakan milik Mitsubishi.
Di sisi lain, Mitsubishi masih belum banyak bicara terkait mobil listriknya yang akan dipakai sebagai alat ujicoba kendaraan listrik pemerintah.
Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), menyebut paling dekat kesepuluh mobil itu kemungkinan adalah Outlander yang bermesin hibrid atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
"Mungkin Outlander PHEV, karena sudah dijual di Singapura, Thailand, dan Jepang. Cuma untuk masuk ke Indonesia harus dipelajari lagi," kata Head of Network Development Departement MMKSI Setia Hariadi.
Meski begitu, menurut Hariadi, dirinya belum dapat memastikan apakah benar mobil yang disebut pemerintah dalam rangka ujicoba kendaraan listrik dari Mitsubishi ialah Outlander PHEV.
"Ujicoba juga mungkin saya belom tahu," ujar nya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sebetulnya Indonesia belum memiliki kesiapan yang mumpuni untuk aplikasi mobil lisrik di jalanan, terutama bila melihat dari segi infrastruktur pendukung. Hal itu sangat berbeda dibandingkan kesiapan negara tetangga.
Di samping itu, menurutnya segi perpajakan di dalam negeri juga belum bersahabat untuk mobil listrik. Jika resmi dipasarkan di Indonesia, klaim Hariadi, mobil listrik bakal dibebani harga tinggi.
"Tapi pas masuk Indonesia harganya tidak masuk akal. Karena listrik komponen cukup rigid dan sensitif. Ini yang kadang kami tidak bisa menyesuaikan antara pabrikan dengan kebutuhan masyarakat," ujar nya.
Ke depannya Hariadi berharap pemerintah bisa menerapkan mekanisme lain andai ingin memboyong mobil listrik. Skenario mekanisme yang dimaksud bisa melalui pengawasan pajak atau regulasi khusus yang bisa merangsang produsen memboyong mobil ramah lingkungan.
"Padahal, pabrik kami sudah siap karena standar global jadi produksi apapun siap. Cuma masalah untuk memasukan produk baru harus ada kajian dan visibilitas yang dari sudut itu tidak masuk ke pasar Indonesia. Sementara sejauh ini terus memaksakan diri yang imbasnya tidak bagus, makanya kami masih melakukan studi kelayakan," kata Hariadi.
