Tutup Iklan
hijab
  
login Register
Pencabutan subsidi bukan keputusan PLN

Pencabutan subsidi bukan keputusan PLN

24 September 2017 | Dibaca : 591x | Penulis : Rahmat Zaenudin

Tampang.com- Sudah beberapa bulan ini masyarakt Indonesia mengeluh bahwa biaya listrik naik hampir 2x lipatnya. Semua dirasakan bagi mereka yang berada pada listrik golongan 900 volt ampere (VA).

Kenaikan itu dirasakan pada bulan Ramadhan 2017 kemarin, masyarakat beranggapan bahwa kenaikan itu mungkin dikarenakan mau Lebaran jadi naik semua, namun sampai dengan saat inimasih saja belum ada penurunan pada pembayaran listrik, kenapa ?

Beragam petanyaan dimasyarakat, kenapa dan kenapa? Buat mereka yang mampu mungkin tidak menjadi masalah namun buat yang masih dibawah  malah membuat beban bagi mereka dan menambah hutang buat mereka.

Kepala Divisi Niaga Perusahaan Listrik Negara memberikan penjelasan bukan kenaikan listrik melainkan pencabutan subsidi bagi mereka yang listrik golongan 900 volt ampere (VA). Dan beliau menyebutkan pencabutan subsidi tersebut atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ia menjelaskan pihak yang mendapatkan subsidi PLN berdasarkan kriteria yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementerian Sosial. Atas dasar itu, PLN menetapkan golongan 900 VA yang mendapatkan subsidi listrik adalah 4,1 juta. Sementara 19 juta pelanggan tak layak menerima subsidi. 

Sayangnya data Kemensos tidak 100 persen akurat, ada 15 persen data error. Pasalnya ada keluarga yang mampu, tetapi masuk dalam daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi. Sebaliknya, ada keluarga yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar miskin sehingga subsidinya bisa dicabut. 
 

PLN tidak punya kriteria. Kami hanya tanya kepada pemerintah yang mana masyarakat tidak mampu. Kami diberi daftarnya ini, ya sudah (diterima). Kami enggak membuat kriteria. Siapa yang miskin? Yang menurut data Kementerian Sosial. Itu saja, kami tanya data yang mana. 

Pemerintah menyadari ada yang sebenarnya berhak tapi tidak dapat. Karena itu pemerintah mempunyai saluran keluhan. Masyarakat yang berhak bisa mengeluh ke kelurahan supaya kelurahan tahu bahwa dia wajar mendapatkan subsidi atau tidak. Dari kelurahan nanti dicatat KTP-nya nomor berapa, penghasilannya berapa, alamatnya di mana dll yang harus diisi. Dari kelurahan kirim ke kecamatan, lalu mengirim ke posko kementerian ESDM melalui internet. Nanti baru diteliti oleh Kemensos. 

Yang sebenarnya ada enggak kenaikan tarif? Enggak ada. Yanga ada, mereka yang semula membayarnya bersubsidi menjadi tidak bersubsidi. Ibaratnya itu 900 VA itu, ada sebagian yang masih boleh pakai bensin premium. Sedangkan yang sebenarnya mereka harusnya sudah pakai pertamax. Jadi Januari 2017 itu DPR bilang harus bayar langsung pertamax. 
 

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Ibu Obesitas Berisiko Sebabkan Masalah pada Paru-Paru Bayi
21 Agustus 2017, by Rindang Riyanti
Bayi yang lahir dari wanita yang kelebihan berat badan, gemuk atau menderita diabetes selama kehamilannya memiliki paru-paru yang kurang matang dibandingkan ...
Program Gerakan Perempuan Membangun Andalan Pemkab Bandung Barat
2 November 2017, by Admin
  Tampang.com  - Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...
Rugikan Kesehatan, Ini Tips Sukses Menghentikan Kebiasaan Buruk Anda
1 Mei 2017, by Ayu
Anda bisa menghentikan kebiasaan buruk, hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan Anda. Tidak bisa terungkiri lagi, bahwa setiap siapa saja yang hidup, tentu ...
bakat unik
4 Juli 2017, by Dony Prattiwa
Dikatakan bahwa masing-masing dari kita masuk ke dalam kehidupan ini dengan satu set talenta dan karunia istimewa yang unik, dan bahwa keinginan untuk menjadi ...
Kim Jong Un Bertemu Lagi dengan Presiden Korea Selatan
27 Mei 2018, by Slesta
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengadakan pertemuan kedua yang mengejutkan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada hari Sabtu, kantor kepresidenan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview