Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Kasus PSI dihentikan, Bawaslu menyayangkan KPU tidak Konsisten

Kasus PSI dihentikan, Bawaslu menyayangkan KPU tidak Konsisten

1 Juni 2018 | Dibaca : 788x | Penulis : Zeal

Tampang.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak konsisten dalam memberikan pernyataan mengenai keterkaitan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini diungkapkan oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada kamis (31/5) kemarin.

"Sebagai sesama penyelenggara pemilu, kami kecewa dengan KPU yang memberikan keterangan tidak konsisten antara yang diberikan kepada Bawaslu dan kepada kepolisian," ujar Ratna di Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.

Keterangan yang dimaksud adalah pernyataan yang sempat disampaikan oleh salah seorang Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dijelaskan oleh Ratna, dirinya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Wahyu saat memberikan pernyataannya kepada Bawaslu dengan pernyataan yang diberikan kepada penyidik kepolisian berbeda.

"Tidak mungkin kepolisian berani menghentikan kasus ini jika ada keterangan yang sama dengan pernyataan kepada kami saat memproses kasus ini di Bawaslu. Dalam gelar perkara tahap ketiga (pemeriksaan di Bareskrim Polri) memang kami melihat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bahwa keterangan yang disampaikan KPU berubah," ungkap Ratna.

Pernyataan KPU yang disampaikan berbeda di Bareskrim Polri akhirnya yang menjadi dasar pihak kepolisian menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh PSI. Hal ini disampaikan oleh Ratna karena KPU merupakan pihak yang melaksanakan tahapan kampanye.

Karena sudah dihentikan, kasus pelanggaran kampanye PSI tidak dapat diusut kembali. Kasus ini sudah resmi dihentikan sehingga tidak bisa dilanjutkan kepada tahap penuntutan.

"Kasus PSI ini tidak bisa diusut lagi. Sudah berhenti sampai pada tahap penyidikan," jelas Ratna.

pemberhentian kasus pelanggaran kampanye oleh PSI ini telah dinyatakan dalam surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 31 Mei 2018.

Sebelumnya, Abhan selaku ketua Bawaslu mengungkap bahwa pada 16 Mei, Wahyu menyatakan iklan PSI di Harian Jawa Pos mengandung unsur kampanye. Hal ini karena pada iklan tersebut memuat citra diri partai, berupa lambang dan juga nomor urut. Selain itu, Wahyu juga menyatakan bahwa iklan dari PSI merupakan kampanye di luar jadwal karena jadwal kampanye seharusnya dimulai pada 24 Maret 2019. Hal ini tertuang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019.

Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh Wahyu saat ditanya oleh penyidik di Bareskrim Polri. Wahyu malah menjelaskan bahwa KPU belum menetapkan jadwal kampanye serta peraturan teknis (PKPU) kampanye untuk pemilu 2019. Alasan inilah kemudian yang akhirnya membuat kasus pelanggaran kampanye oleh PSI dihentikan.

Bagaimana menurut pendapat Anda?

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Mendikbud : Tahun Ajaran Baru 2017 Tidak Ada Sekolah Favorit, Harus Sama Semua
10 Juli 2017, by Retno Indriyani
Indonesia sering mengalami pergantian sistem pendidikan yang membuat bingung banyak pihak terutama yang terkait dengan sistem pendidikan tersebut. Tahun ajaran ...
China Town Hadir di Bandung
21 Januari 2018, by Dika Mustika
Rasanya tak akan ada habisnya ide bepergian jika kamu pergi ke Bandung. Perkembangan tempat wisata seakan menjamur di kota ini. Bahkan tak jarang penduduk ...
Wayne Rooney Segera Akan Berbaju Everton
9 Juli 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Dilaporkan oleh Sky Sports, pemain depan Manchester United, Wayne Rooney telah tiba di markas Everton  pada Sabtu, 8 Juli 2017. Disana, dia ...
Ivanka Trump Menutup Nama Merek Fashion
25 Juli 2018, by Slesta
Penasehat Gedung Putih dan putri presiden Ivanka Trump mengatakan pada hari Selasa dia mematikan merek fashion namanya. Presiden perusahaan Abigail Klem ...
guru agama
14 Juni 2017, by Tonton Taufik
Tampang.com - Jakarta - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membidangi soal pendidikan dan keagamaan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab