JAKARTA- Setahun sudah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak diresmikan 26 November tahun lalu, belum ada geliat tanda-tanda kehidupan di pelabuhan yang berlokasi Jalan Salodong, Untia, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu. Meski sudah ada beberapa investor lokal yang melirik akan tetapi belum berani masuk lantaran belum ada kepastian hukum atau nomenklatur yang resmi dari pemerintah pusat atas status PPN Untia.
”Untuk nomenklatur memang belum, Karena harus ada permintaan dari pemerintah kota, ke provinsi lalu dari provinsi ke pemerintah pusat. Sekarang pengajuan sudah masuk ke pusat, sedang dalam proses,” ujar Frits P Lesnussa, Direktur Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP.
Namun, Frits mengakui, berbagai aktivitas sudah ada di pelabuhan yang digadang-gadang sebagai hub untuk mendistribusi hasil perikanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, dalam waktu dekat PPN Untia akan memberikan nuansa berbeda untuk perikanan kawasan timur dengan berbagai aktifitas yang tumbuh dengan masuk nya investasi dalam dan luar negeri.
Pada kesempatan lain Muhammad Yusuf, akademisi dan Pengamat pelabuhan Indonesia dari Universitas Cokroaminoto Jogjakarta mengatakan masih banyak yang harus dibehani agar pelabuhan Untia bisa dioperasikan. Muhammad Yusuf juga mengatakan berbagai aspek internal dan eksternal menjadi skala prioritas yang harus segera dituntaskan. Aspek internal meliputi sarana prasarana (Mulai dari suplay air bersih, pabrik es dan bahan bakar minyak (BBM). Lalu Political will (good will) terakhir legalitas meliputi nomenklatur, kepastian investasi. Sementara faktor Supply Demand lalu Good will investor. ”Sudah ada investor yang mengajukan untuk membangun dan memenuhi kebutuhan Water supply. Setidaknya ada 2 investor sedang mengikuti lelang dengan estimasi kebutuhan air 1.000 kubik per hari,” ujar Muhammad.
