Pemerintah Indonesia terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), strategi sistematis diterapkan demi membersihkan sistem keuangan nasional dari aktivitas ilegal ini.
Salah satu terobosan terbaru yang dilakukan adalah perubahan kebijakan pelaporan oleh platform payment gateway. Menurut Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, seluruh penyedia layanan pembayaran kini diwajibkan untuk melaporkan aktivitas transaksi ke PPATK, sebuah langkah yang sebelumnya belum diatur secara ketat.
Lebih lanjut, perhatian juga diberikan kepada merchant aggregator, yaitu pihak yang menghimpun berbagai merchant (pedagang atau toko online) dalam satu platform. Mereka diminta untuk menjalankan validasi ketat terhadap semua mitra usaha yang bergabung. Jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan atau indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online, maka hubungan kerja sama harus segera dihentikan.
"Kalau ada transaksi yang terbukti terkait dengan judi online, maka merchant aggregator wajib memutus hubungan bisnis. Ini dilakukan agar sistem keuangan nasional terbebas dari praktik ilegal seperti perjudian digital," jelas Danang dalam program Profit CNBC Indonesia pada 14 April 2025.
Strategi Perang Digital Melawan Judi Online
Perang melawan judi online tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan sinergi antar semua pemangku kepentingan. Salah satu pemain industri yang turut bersuara adalah President Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra. Ia mengungkapkan bahwa merchant atau pedagang menjadi bagian penting dari rantai aktivitas judi online.
Menurut Karaniya, ekosistem judi online bukan hanya bergantung pada aplikasi atau sistem pembayarannya saja. Namun, para pelaku kriminal kini semakin cerdas dengan menyusup ke dalam sistem perdagangan digital. Para merchant—yang seharusnya berjualan produk biasa—dimanfaatkan sebagai kedok untuk menyembunyikan transaksi judi.
