Aturan baru ini menunjukkan bahwa para pejabat di pemerintahan Joe Biden berupaya keras untuk menyederhanakan proses persetujuan ekspor chip AI, sekaligus mencegah pihak-pihak yang "ilegal" untuk mengaksesnya atau menyalurkannya ke China. Implikasinya pun dirasa signifikan secara global, dan masyarakat internasional menunggu perkembangan selanjutnya terkait hal ini.
Meskipun demikian, aturan baru ini ternyata menuai beragam respons. Kementerian Keuangan AS, misalnya, menolak berkomentar terkait isi dan jadwal regulasi baru tersebut dirilis. Sumber dalam menyebut rencana pemerintah juga kemungkinan masih bisa berubah. Respons dari perusahaan teknologi yang menjadi fokus utama aturan baru ini, seperti Google dan Microsoft, juga masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana mereka akan menanggapi aturan ini serta bagaimana langkah yang akan mereka ambil ke depan, menjadi hal yang sangat menarik untuk diikuti.
Namun, tanggapan yang positif datang dari Nvidia, produsen chip AI tercanggih dan terbesar di dunia. Mereka mengatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mematuhi kebijakan baru tersebut. Di sisi lain, AMD tidak memberikan tanggapan resmi terkait aturan baru ini, sehingga masih menjadi pertanyaan bagaimana AMD akan bersikap di tengah ketatnya persaingan teknologi antara China dan AS.
Bukan hanya itu, aturan baru ini juga mengecualikan 19 negara sekutu AS seperti Belanda, Jepang, dan Taiwan, yang akan memiliki akses tak terbatas terhadap chip AI atau kemampuan yang disediakannya. Sementara itu, negara-negara yang terkena embargo nuklir, termasuk Rusia, China, Iran, dan Venezuela, tetap terblokir untuk memperoleh chip AI dari AS.
