Seiring hadirnya berbagai platform media sosial, peran serta pengelola platform menjadi sangat penting dalam menciptakan ruang digital yang aman. Meutya menekankan bahwa perusahaan seperti Google, meskipun beroperasi di luar negeri, harus tetap mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. "Kami ingin mereka memiliki komitmen yang sama dalam berkontribusi terhadap masyarakat," tegasnya.
Penting untuk memberi perhatian khusus pada konten yang dapat diakses oleh anak-anak. Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa perlu ada pembatasan akses yang lebih ketat bagi anak-anak. "Idealnya, setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus memiliki regulasi yang dapat membedakan konten untuk anak-anak, agar lebih aman," ungkap Huda.
Sebagai contoh, Huda menunjukkan bagaimana YouTube telah meluncurkan dua versi aplikasi—YouTube Kids dan YouTube reguler. Dia menegaskan bahwa pembatasan ini jangan hanya mengandalkan YouTube Kids saja, tetapi juga seharusnya ada pengaturan lebih lanjut pada YouTube reguler untuk melindungi anak-anak.
Huda juga menambahkan bahwa pengawasan di ruang digital sangat diperlukan. "Tidak semua konten yang ada di media sosial cocok untuk konsumsi anak-anak. Ini adalah langkah positif agar anak-anak dapat menikmati tontonan yang ramah dan layak," tegasnya.
Di tengah wacana pembatasan akun media sosial bagi anak-anak, Kemenkominfo telah mencatat adanya celah keamanan digital. Meskipun terdapat batasan usia, banyak anak di bawah 13 tahun yang masih dapat membuat akun media sosial tanpa pengawasan orang tua. Hal ini meningkatkan risiko mereka terpapar pada konten tidak pantas dan penipuan online.
