Sekelompok pelaku industri teknologi mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan diri dari mengeluarkan aturan terkait dengan kontrol akses ke chip kecerdasan buatan (AI) di masa akhir jabatannya. Mereka berpendapat bahwa peraturan tersebut dapat membuat Amerika Serikat terpinggirkan dalam industri kecerdasan buatan (AI).
Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, menegaskan bahwa aturan yang diusulkan akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi di luar negeri dan memberikan kesempatan pasar global kepada pesaingnya.
Menurut laporan Reuters, Departemen Perdagangan berencana untuk menyetujui ekspor chip AI secara global sambil mencegah akses para pihak yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap teknologi tersebut.
Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah teknologi AI dapat meningkatkan kemampuan militer China. Namun, keputusan ini telah mendapat penolakan dari sejumlah pihak, khususnya di kalangan industri teknologi.
CEO ITI Jason Oxman secara terbuka mengkritik desakan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut di hari-hari terakhir masa Presiden Joe Biden. Oxman menegaskan bahwa proses perumusan aturan yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan mendalam dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo pada tanggal 7 Januari, Oxman menjelaskan bahwa keputusan tersebut dapat membahayakan posisi Amerika Serikat dalam kepemimpinan global di bidang kecerdasan buatan.
