Pengadilan Amerika Serikat (AS) menolak permintaan TikTok untuk perpanjangan waktu setelah putusan banding pada 13 Desember 2024 lalu. Keputusan ini menempatkan TikTok di ujung tanduk, seiring dengan batas waktu yang semakin mendekat untuk memutuskan nasib aplikasi video pendek tersebut di pasar AS.
TikTok kini harus bergerak cepat dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk menghadapi ancaman pemblokiran atau aturan yang mengharuskan perusahaan induknya, ByteDance, untuk melepaskan diri dari aplikasi tersebut paling lambat 19 Januari mendatang.
Menurut laporan dari Reuters, TikTok dan ByteDance telah mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia, meminta lebih banyak waktu untuk mengajukan kasus mereka ke Mahkamah Agung AS.
Kedua perusahaan ini telah memperingatkan bahwa tanpa tindakan pengadilan, aturan tersebut akan menutup TikTok, salah satu platform percakapan paling populer di negara ini yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestiknya.
Namun, pengadilan menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa TikTok dan ByteDance belum mengidentifikasi kasus sebelumnya yang mana pengadilan, setelah menolak tantangan konstitusional terhadap aturan Kongres, telah memerintahkan agar aturan tersebut tidak berlaku sementara peninjauan kembali dilakukan di Mahkamah Agung.
Seorang juru bicara TikTok mengatakan bahwa perusahaan tersebut berencana untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Di bawah undang-undang yang berlaku, TikTok akan dilarang kecuali ByteDance melepaskannya sebelum 19 Januari. Hal ini juga memberikan pemerintah AS kekuasaan yang luas untuk melarang aplikasi-aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika.
