Kebijakan AS dan Ancaman Pemblokiran TikTok
Kebijakan pemerintah AS terhadap TikTok menjadi salah satu pemicu utama wacana akuisisi ini. Regulasi yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025—sehari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS—mendesak TikTok untuk memutus hubungan dengan ByteDance.
Pemerintah AS beralasan bahwa TikTok dapat membahayakan keamanan nasional jika masih beroperasi di bawah perusahaan induk asal China. Aturan di China yang memungkinkan pemerintahnya mengakses data perusahaan dianggap sebagai ancaman serius terhadap privasi pengguna di AS.
TikTok sendiri berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang melindungi hak kebebasan berpendapat bagi 170 juta penggunanya di negara tersebut. Namun, regulator AS tetap bersikukuh bahwa pemisahan dengan ByteDance adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.
Skenario yang Tengah Dibahas
Menurut Bloomberg, salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah China adalah memungkinkan X, platform milik Musk, untuk mengambil alih operasi TikTok di AS. Dalam skenario ini, TikTok tetap dapat menjalankan bisnisnya secara paralel di China.
Meski demikian, belum jelas apakah ide ini telah dibahas secara resmi antara pihak-pihak terkait. Ketidakpastian ini semakin menambah kompleksitas situasi, mengingat TikTok menghadapi tenggat waktu yang semakin dekat untuk mematuhi aturan AS.
