Namun, perkembangan terbaru dalam kasus ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah melakukan rapat tertutup yang membahas ancaman yang ditimbulkan oleh TikTok. Transkrip rapat yang dilakukan pada bulan Maret lalu telah diserahkan ke Departemen Kehakiman AS. Permintaan salinan transkrip ini dikabarkan berasal dari pihak Departemen Kehakiman untuk membantu proses litigasi terkait kasus TikTok.
Ketua Komite Energi dan Perdagangan, Cathy McMorris Rodgers, telah menyatakan bahwa parlemen AS mendengarkan masalah bahaya yang terkait dengan aplikasi yang dikelola asing, termasuk TikTok, dari komunitas intelijen.
Menurutnya, platform-platform tersebut dianggap dapat mengeksploitasi dan menggunakan data pengguna AS sebagai senjata. Pernyataan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional, terutama setelah ditemukan bahwa China, melalui TikTok, dapat mengakses data jutaan pengguna AS dan bahkan memiliki potensi untuk mengontrol perangkat lunak di AS.
