Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mulai menunjukkan perbedaan pendapat dengan rekan-rekannya di Partai Republik terkait nasib aplikasi TikTok di AS.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan tindakan yang diambil Presiden Joe Biden terkait keamanan nasional terhadap TikTok, yang merupakan keprihatinan terhadap asal usul perusahaan induk TikTok, ByteDance, yang berasal dari China.
Pada masa kepemimpinannya sebelumnya, Trump telah berupaya untuk memblokir TikTok namun tidak berhasil. Kali ini, Trump secara terang-terangan membela TikTok setelah pertemuan dengan petinggi perusahaan tersebut.
Ia bahkan menyatakan bahwa TikTok berperan besar dalam kampanye Pilpres AS serta memberikan kontribusi pada kemenangannya melawan Kamala Harris dari Partai Demokrat.
Namun, pandangan Trump tersebut tidak selaras dengan rekan-rekannya di Partai Republik. Banyak di antara mereka yang memandang larangan terhadap TikTok sebagai hal yang penting untuk dilaksanakan.
Jal tersebut menciptakan perpecahan di antara kubu Trump dan dampaknya pun terasa di Mahkamah Agung (MA) AS, di mana mayoritas hakim berasal dari kubu konservatif Partai Demokrat.
Di sisi lain, TikTok sendiri merasa bahwa aturan yang memaksa mereka untuk melepaskan diri dari ByteDance atau diblokir permanen merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang diatur dalam Amandemen Pertama AS.
Mantan pejabat keamanan dan intelijen nasional AS, Timothy Edgar, menyebut bahwa hal ini merupakan salah satu kasus kebebasan berpendapat yang paling signifikan setidaknya dalam satu generasi. Dengan 170 juta pengguna aktif TikTok setiap bulan di AS, kasus ini dianggap sebagai ancaman yang besar terhadap kebebasan berpendapat.
Di sisi lain, pejabat Partai Republik dari berbagai negara bagian mengajukan pandangan yang berbeda. Mereka menekankan bahwa penolakan untuk memutus hubungan dengan Partai Komunis China dapat membuka risiko akses dan eksploitasi data warga AS oleh pihak berwenang China.
