Sebuah laporan singkat yang diajukan ke pengadilan menunjukkan bahwa beroperasinya TikTok di AS tanpa memutus hubungan dengan China akan membahayakan warga AS.
Dalam situasi yang semakin memanas ini, Pemerintahan Biden pada 3 Januari meminta para hakim untuk menolak permintaan Trump untuk menunda larangan terhadap TikTok. Sementara itu, berbagai pihak terus berusaha menyuarakan pendapatnya di tengah ketegangan antara kubu Trump dan pihak otoritas yang berwenang di AS terkait masalah ini.
Berdasarkan rangkuman tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di antara kubu Trump terkait nasib TikTok di AS menciptakan situasi yang kompleks dan menantang.
Diperlukan solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak agar masalah ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan cukup memperhatikan keamanan nasional serta hak-hak individu warga AS. Stay tune for the latest and don't miss every update of this controversial issue!
Tingkat kontroversi terkait nasib TikTok di Amerika Serikat semakin meningkat seiring perbedaan pendapat di antara kubu Trump dan pihak otoritas yang berwenang. Hal ini terkait dengan upaya Presiden Donald Trump dalam membela TikTok setelah pertemuan dengan petinggi ByteDance dan TikTok, berbeda dengan pandangan rekan-rekannya di Partai Republik yang memandang larangan terhadap TikTok sebagai hal yang penting untuk ditegakkan.
Keputusan Presiden Joe Biden untuk menandatangani aturan yang berpotensi memblokir TikTok secara permanen, dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional, juga menambah kompleksitas dalam persoalan ini. ByteDance yang merupakan induk TikTok berasal dari China, sehingga pihak otoritas AS khawatir bahwa data warga AS bisa dieksploitasi oleh pemerintah China.
Perbedaan pendapat yang mencolok ini juga tercermin di Mahkamah Agung (MA) AS, di mana mayoritas hakim yang berasal dari kubu konservatif Partai Demokrat. Sementara itu, TikTok sendiri merasa bahwa aturan yang memaksa mereka untuk melepaskan diri dari ByteDance atau diblokir permanen merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang diatur dalam Amandemen Pertama AS.
