Dalam laporannya, Nikita Mirzani mencantumkan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum pelaporan tersebut, antara lain mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terkait dengan pasal 76d dari Undang-Undang 35/2014. Di samping itu, juga terdapat rujukan pada Pasal 77 a jo 45 a dan atau 421 KUHP juncto Pasal 60 Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan atau pasal 346 KuHP juncto 81.
Kontroversi yang melibatkan Vadel Badjideh menjadi topik hangat dalam perbincangan publik. Perlu adanya penanganan yang cermat dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi, baik di ranah pribadi maupun hukum.
