Namun, kekhawatiran masyarakat masih tetap ada, apakah hanya dengan peringatan semata lembaga amil zakat yang tidak memiliki izin akan menghentikan kegiatan operasional mereka? Apakah tindakan tegas dari pemerintah dalam bentuk sanksi atau penutupan sementara dapat dienforse dengan baik untuk menjamin kepatuhan lembaga amil zakat?
Pemerintah sebagai pengawas dan regulator pengelolaan zakat diharapkan dapat mengambil langkah tegas dan efektif dalam menangani lembaga amil zakat yang tidak memiliki izin ini. Tindakan penindakan yang proporsional perlu diambil untuk memberikan efek jera kepada lembaga amil zakat lain yang mungkin juga tergoda untuk beroperasi tanpa izin yang jelas.
Melalui langkah-langkah penindakan nyata, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, langkah tegas ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait integritas lembaga amil zakat yang diakui dan diawasi secara resmi oleh pemerintah.
Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan lembaga amil zakat yang terpercaya dan memiliki izin resmi diharapkan dapat meningkat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan zakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat tersebar dengan adil dan efektif kepada yang berhak menerimanya.
