Konten negatif yang beredar di masyarakat, kata Sianturi, tidak hanya menyerang citra TNI tetapi juga menciptakan distrust di antara rakyat terhadap institusi pertahanan negara. Dalam konteks ini, RUU TNI yang menjadi pokok bahasan dapat terseret dalam isu-isu yang tidak relevan, hanya karena adanya informasi yang disebarkan oleh pihak-pihak yang berusaha mendelegitimasi institusi militer, termasuk pimpinan TNI.
Situasi ini semakin diperburuk dengan berkembangnya media sosial yang memudahkan informasi menyebar dengan cepat. Dalam era digital ini, konten negatif dapat diakses oleh siapa saja, dan dengan demikian mempengaruhi pandangan masyarakat luas. TNI menganggap hal ini merupakan sebuah ancaman nyata terhadap stabilitas sosial dan keamanan di dalam negeri.
Melalui penyelidikan yang lebih mendalam, TNI berharap dapat menindaklanjuti dan menghentikan praktik-praktik yang merugikan bangsa dan negara. Jika aliran dana tersebut terbukti ada, maka para pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Ini menjadi salah satu langkah TNI untuk menjaga kehormatan dan integritas institusi militer di mata masyarakat.
Pengacara Marcella Santoso sejauh ini belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan keterlibatannya dalam skandal ini. Namun, pengacara ini dikenal memiliki sejumlah koneksi luas di berbagai bidang, termasuk dalam lingkaran advokasi yang kerap berhadapan dengan institusi pemerintah. Kekhawatiran akan dampak politik dari isu ini tentu dapat mengguncang stabilitas hubungan antara masyarakat dan institusi TNI.
