Sebelumnya, pada tanggal 20 Agustus 2024, Badan Legislatif (Baleg) DPR menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat. RUU tersebut disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR dimana hanya PDIP yang menolak.
Penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang sebelumnya dikebut oleh DPR karena berbeda dengan ketentuan MK dan akan menguntungkan dinasti Jokowi dalam proses pencalonan Pilkada tanggal 27 Agustus mendatang.
Jika tidak ada persiapan demo pada malam sebelumnya, maka peserta rapat DPR bisa kuorum dan bisa di sah-kan. Persiapan demo ITB dan perguruan tinggi lainnya pada malam sebelumnya membuat ciut anggota DPR yang mau mensahkan RUU keesokan harinya.
