“Pihak kami merasa bahwa seharusnya aspirasi ini disampaikan melalui jalur yang lebih formal, seperti forum internal atau pertemuan terbuka. Kami terbuka untuk dialog, namun bukan dengan cara melakukan aksi unjuk rasa,” ujar Prof. Togar.
Ia juga menambahkan bahwa bagi pegawai yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, masih ada opsi untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut dengan pihak terkait, dan membuka kemungkinan untuk peninjauan kembali keputusan yang telah diambil. Menurutnya, Kemendikti selalu berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan pegawai.
Isu yang muncul ini mengangkat kembali pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi pemerintahan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam bidang pendidikan dan sains, Kemendikti harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga transparan bagi semua pegawai. Hal ini juga menjadi refleksi penting bagi banyak instansi lainnya untuk memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak pegawai.
Masyarakat pun menilai bahwa seharusnya ada saluran komunikasi yang lebih baik antara atasan dan bawahan, sehingga keputusan-keputusan besar, seperti pergantian jabatan atau perubahan struktural lainnya, bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan mengadakan forum diskusi yang melibatkan seluruh pihak terkait agar keputusan bisa diambil secara bersama-sama dan berdasarkan musyawarah.
