Puan juga meminta pemerintah untuk segera mengidentifikasi mana saja aspek yang masih kurang dalam pelaksanaan program ini. "Perlu evaluasi, mana saja yang kurang, mana saja yang perlu dibenahi. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat," katanya.
Dalam kasus di Cianjur, diketahui sejumlah siswa mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Insiden ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Selain itu, muncul pula laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana MBG di beberapa daerah.
Puan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam program ini. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa semua standar kesehatan pangan dipatuhi dengan ketat dan adanya pengawasan yang konsisten di semua tingkat pelaksanaan.
Lebih lanjut, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan bahwa program sebesar MBG, yang melibatkan anggaran besar, rawan terhadap penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. Ia meminta aparat pengawasan internal pemerintah hingga lembaga eksternal seperti BPK dan KPK untuk aktif mengawasi implementasi program ini.
