Ethiopia, negara dengan sejarah panjang dan kaya diversitas budaya, saat ini tengah menghadapi salah satu konflik bersenjata yang paling kompleks dan mematikan di kontinennya. Perang Tigray, yang dimulai pada November 2020, menyelimuti wilayah utara Ethiopia dengan kekerasan yang luar biasa. Konflik ini bukan sekadar pertempuran antara dua kelompok, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas dan dampak terhadap masyarakat sipil, yang sering kali menjadi korban dalam krisis seperti ini.
Konflik bersenjata di Tigray berakar dari ketegangan yang telah berlangsung lama antara pemerintah federal Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang merupakan partai politik yang dominan di wilayah itu selama tiga dekade sebelum pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed. Setelah Abiy menjadi perdana menteri pada tahun 2018 dan mengimplementasikan reformasi politik, ketegangan antara TPLF dan pemerintahan pusat mulai meningkat. TPLF merasa terancam oleh pengurangan kekuatan dan pengaruhnya, dan pada November 2020, mereka melancarkan serangan ke basis militer federal, menandai dimulainya konflik bersenjata yang brutal.
Ketika perang berkobar, laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang serius mulai muncul. Pasukan pemerintah Ethiopia, bersama dengan milisi dari Eritrea, dituduh melakukan tindakan pemusnahan yang terorganisir terhadap populasi Tigray. Juga, dilaporkan adanya pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penggusuran paksa yang dilakukan terhadap warga sipil, yang semuanya merupakan indikasi dari upaya pemusnahan budaya dan identitas etnis Tigray. Ini adalah bagian dari apa yang oleh banyak pihak dianggap sebagai "politik pemusnahan" yang dilakukan dengan cara sistematis.
