Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut muncul di tengah wacana mengenai pemutihan pajak yang sempat beredar di masyarakat. Menurut Pramono, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sebab kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat sudah menikmati berbagai fasilitas publik tanpa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Pramono Anung dengan tegas menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak akan diberikan kepada para pemilik kendaraan yang belum membayar pajak. "Bagi yang punya mobil dan tidak mau bayar pajak, saya akan kejar," ujar Pramono dalam suatu kesempatan. Pernyataan ini dikeluarkan untuk mengingatkan warga DKI Jakarta agar memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Menurutnya, pemutihan pajak kendaraan justru akan merugikan masyarakat yang sudah taat membayar pajak.
Pramono menambahkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas publik di Jakarta. "Kita harus adil, dan yang sudah membayar pajak harus dihargai," tegasnya. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan, menurut Pramono, akan menurunkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Pramono juga mengingatkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Kendaraan yang digunakan oleh masyarakat sudah mendapatkan banyak manfaat dari fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan raya, parkir, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemilik kendaraan membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
