Menurut Yusril, hal ini merupakan solusi yang masuk akal untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Dengan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk mengembalikan aset negara yang telah dirampas, diharapkan dapat mendapatkan balasan yang lebih ringan termasuk amnesti dari hukuman yang seharusnya mereka terima.
Namun, pandangan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah pihak menilai bahwa memberikan amnesti kepada koruptor yang bersedia mengembalikan uang negara justru akan memberikan sinyal bahwa tindak korupsi dapat diampuni asalkan pelaku bersedia mengembalikan uang yang telah dirampas. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan penegakan hukum dan memberi kesempatan bagi para koruptor untuk terus melakukan tindakan korupsi.
Di sisi lain, penanganan kasus korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam menindak tindak korupsi.
Sebagai Menko HAM, Yusril Ihza Mahendra memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi, baik dalam hal regulasi maupun implementasinya. Dalam konteks amnesti bagi koruptor, Yusril memegang peran kunci dalam penyusunan kebijakan terkait pemberian amnesti kepada koruptor yang bersedia mengembalikan uang negara.
