Fenomena ini membawa kita pada kenyataan bahwa distribusi zakat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, distribusi dana zakat dapat diarahkan ke komunitas atau individu tertentu yang dianggap mendukung pihak-pihak tertentu dalam arena politik. Ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan. Banyak yang berpendapat bahwa seharusnya distribusi zakat lebih bersifat objektif dan berdasar pada kebutuhan, bukan pada hubungan politik atau afiliasi suatu kelompok.
Beberapa lembaga filantropi dan organisasi pengelola zakat mencoba untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana zakat. Mereka sering kali meluncurkan kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya zakat dan bagaimana seharusnya pendistribusiannya dilakukan. Agar tujuan zakat untuk menciptakan keadilan sosial dapat tercapai, masyarakat perlu menyadari bahwa peran mereka tidak hanya sebagai penerima zakat tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam memantau dan terlibat dalam mekanisme distribusi.
Sayangnya, meskipun ada upaya tersebut, tantangan tetap ada. Banyak orang masih memiliki stigma negatif terhadap pengelola zakat, yang dianggap tidak selalu menjalankan amanah dengan baik. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat dan bisa menjadi hambatan serius dalam pengoptimalan potensi zakat. Di sinilah peran media dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam mendorong praktik zakat yang lebih baik.