Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan makmur. Di Indonesia, praktik zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual bagi umat Islam tetapi juga dapat dipahami dalam konteks politik dan sosial. Distribusi zakat, sebagai bagian dari manajemen keuangan umat, memiliki potensi untuk memperkuat keadilan sosial di masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa zakat juga sering dipandang sebagai simbol politik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Pertama-tama, mari kita eksplorasi peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial. Zakat berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan. Dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan sosial yang signifikan, zakat dapat menjadi jembatan untuk meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada fakir miskin, zakat membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh anggota masyarakat. Program-program kampanye yang berkaitan dengan zakat sering kali digagas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama.
Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat nuansa politik yang tidak dapat diabaikan. Sejumlah lembaga amil zakat dan pihak-pihak tertentu sering kali memanfaatkan momen kampanye politik untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat bisa menjadi alat untuk legitimasi kekuasaan. Saat menjelang pemilihan umum, banyak kandidat yang menyentuh isu zakat dalam kampanye mereka untuk menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat bisa disebut sebagai simbol politik yang diolah sedemikian rupa untuk menarik simpati pemilih.
