Batasan yang Masih Kabur
Meski aturan tentang netralitas ASN telah tertuang jelas dalam UU ASN dan Peraturan Pemerintah, praktik di lapangan menunjukkan bahwa interpretasinya kerap diselewengkan. Birokrat di tingkat daerah khususnya, sering kali berada dalam posisi sulit antara menjalankan tugas dan tekanan dari aktor politik lokal.
“Ketika pimpinan sudah condong ke calon tertentu, sulit bagi ASN untuk benar-benar netral tanpa risiko,” ujar seorang pengamat politik kebijakan publik.
Perlu Penguatan Etika dan Perlindungan Hukum
Banyak pihak mendorong agar netralitas ASN tidak hanya dipantau, tetapi juga dijamin melalui perlindungan hukum. ASN yang menolak intervensi politik seharusnya mendapatkan perlindungan dari tekanan struktural maupun non-struktural.
