Lebih lanjut, Pipin Sopian menjelaskan bahwa tindakan kecurangan dalam proses pemilu, seperti yang terjadi pada pilkada di NTT dimana seorang bupati yang sebelumnya dinyatakan menang ternyata memiliki kewarganegaraan ganda, dapat menjadi dasar bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengadili hasil pemilu, tetapi juga dapat menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilih.
Dalam konteks ini, tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk MK, sangat menentukan bagi keberlangsungan demokrasi dan kehidupan bernegara di masa yang akan datang. Pipin Sopian pun berharap agar MK dapat menjaga independensinya dan bersikap adil dalam menangani kasus-kasus kecurangan dalam pemilu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut tetap terjaga.
Keberadaan MK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menangani sengketa pemilu juga menjadi penting dalam konteks menjaga kestabilan politik dan keamanan nasional. Dengan adanya jaminan bahwa keputusan MK akan berpihak kepada keadilan, maka proses demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dengan baik.
Dari perspektif Pipin Sopian, keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang dapat bertindak sebagai pengawal akan keadilan dalam proses pemilu merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan tatanan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, menjaga independensi dan keadilan MK dalam menangani kasus-kasus kecurangan pemilu merupakan salah satu langkah yang krusial dalam memastikan kelangsungan demokrasi di Indonesia.
