Usulan ini menarik perhatian banyak pihak, terutama mengingat fakta bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia berakar dari pemberian uang secara ilegal yang diharapkan dapat membiayai kebutuhan kampanye para calon. Partai politik yang berjalan pada jalur yang benar dan memiliki dukungan dana cukup akan berpeluang lebih besar untuk tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang merugikan negara.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen, kültur politik di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh unsur uang. Pada saat calon legislatif bahkan calon kepala daerah harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk hanya sekedar merebut kursi, maka potensi untuk melakukan tindakan korupsi semakin tinggi. "Kami berharap, dengan dukungan dana dari negara, partai politik dapat lebih fokus pada program yang berorientasi pada publik ketimbang mengincar keuntungan finansial pribadi," tuturnya.
Fitroh juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana yang diberikan kepada partai politik tersebut. Rancangan pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya iklim politik yang lebih bersih dan lebih bebas dari korupsi.
