Meski besar, anggaran ini diharapkan dapat direspons secara tanggung jawab, mengingat masih banyaknya sektor yang memerlukan perbaikan di dalam provinsi Bali. Mobil dinas yang memadai diharapkan mampu mendukung mobilitas dan kenyamanan para pimpinan DPRD Bali dalam menjalankan tugasnya. Namun, anggaran yang besar ini menjadi sorotan masyarakat mengingat kondisi keuangan yang tengah berjuang akibat pandemi covid-19.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang memutuskan penganggaran dana besar untuk mobil dinas ini, diharapkan pengadaan mobil dinas yang baru ini tidak akan membebani APBD. Ketua DPRD Provinsi Bali mengungkapkan bahwa dana tersebut berasal dari realokasi anggaran anggaran organik yang sudah ada, sehingga secara tidak langsung tidak akan memberatkan APBD.
Penggunaan dana realokasi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Bali. Meski demikian, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana ini menjadi sorotan masyarakat, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Keputusan penganggaran dana sebesar Rp 5,6 miliar untuk mobil dinas pimpinan DPRD Bali ini tentu saja menuai kritik dari sebagian masyarakat, terutama mengingat kondisi keuangan yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Banyak yang mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas mewah dengan anggaran yang besar di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
