Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam dinamika pemerintahan lokal di Indonesia. Ini adalah saat di mana masyarakat memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerahnya. Namun, di balik proses demokrasi ini, terdapat fenomena yang menarik untuk dicermati, yakni investasi politik dan bagaimana perpolitikan mempengaruhi proyek-proyek daerah setelah pemilihan.
Proyek daerah, terutama yang berasal dari anggaran pemerintah, sering kali menjadi sorotan setelah pemilihan kepala daerah. Banyak pihak yang bertanya, siapa yang akan mendapatkan proyek-proyek tersebut setelah kepala daerah terpilih. Hal ini tak pelak menjadi bagian dari investasi politik yang terjadi di Indonesia. Sering kali, calon kepala daerah yang sukses terpilih telah melakukan berbagai lobi dan pendekatan kepada pengusaha lokal maupun nasional untuk mendapatkan dukungan. Ini menjadi titik awal dari hubungan antara politik dan ekonomi.
Proses pilkada juga seringkali melibatkan "money politics", di mana calon yang ingin terpilih melakukan investasi dalam bentuk dana kepada pendukung mereka. Praktik ini menciptakan hubungan timbal balik, di mana para pengusaha yang mendukung calon tertentu berharap mendapatkan imbalan berupa proyek-proyek setelah kepala daerah terpilih. Dengan kata lain, ada pola di mana dukungan politik dapat berujung pada keuntungan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai investasi politik.
