Keputusan MK ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pendidikan, termasuk di sekolah swasta dan madrasah. Guna memastikan penerapan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pemerintah diminta untuk segera melakukan langkah konkret dalam menyesuaikan regulasi yang ada dan merevisi formasi anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan semua anggota masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori ekonomi lemah.
Melalui keputusan ini, MK tidak hanya menunjukkan perannya sebagai pelindung konstitusi, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar tanpa terbebani biaya pendidikan. Pendidikan dasar yang dianggap wajib harus benar-benar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, agar semua anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Dalam konteks lebih luas, keputusan ini mungkin mengarahkan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih progresif. Adanya jaminan pendidikan gratis bagi semua lapisan masyarakat akan mendorong partisipasi lebih banyak siswa dalam proses belajar. Selain itu, hal ini bisa mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
