Di sisi lain, pemerintah berpandangan bahwa dengan adanya fleksibilitas tersebut, perusahaan akan lebih mudah beradaptasi di tengah dinamika pasar. Dalam konteks ini, pemerintah meyakini bahwa perlindungan buruh tetap ada melalui berbagai regulasi lain yang tidak dihapus. Namun, banyak pihak tetap mempertanyakan apakah regulasi yang ada cukup kuat untuk melindungi hak-hak buruh.
Belum lagi, tuntutan untuk menyederhanakan proses izin usaha sering kali dianggap akan mengarah pada pengabaian aspek lingkungan dan sosial. Dengan mengedepankan kemudahan investasi, ada kekhawatiran bahwa proyek-proyek yang dibangun dapat merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, isu tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sorotan, karena tanpa regulasi yang ketat, perusahaan dapat mengabaikan komitmennya terhadap lingkungan.
Salah satu aspek penting dari omnibus law adalah tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Menurut pemerintah, dengan adanya peningkatan investasi, diyakini akan tercipta banyak peluang kerja. Namun, kritik muncul mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Banyak buruh yang khawatir mengenai upah yang lebih rendah dan perlindungan kerja yang semakin minim. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pekerja mengenai masa depan mereka di tengah kebijakan yang lebih berpihak pada investor.
