Setelah melalui era reformasi sejak tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka. Namun, belakangan ini, Ali Mochtar Ngabalin, seorang anggota staf kepresidenan, mencetuskan ide kontroversial untuk menginginkan gubernur dipilih kembali oleh presiden. Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan akan arah demokrasi Indonesia, apakah akan kembali ke jaman orde baru yang otoriter?
Ngabalin memperjuangkan gagasannya dengan alasan agar kebijakan gubernur lebih sejalan dengan kebijakan presiden. Namun, pandangan sebagian kalangan menilai bahwa jika gubernur dipilih oleh presiden, maka gubernur akan lebih cenderung bertanggung jawab pada presiden daripada pada kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerahnya. Hal ini mengundang keraguan akan kemandirian kepala daerah dalam memutuskan kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya.
Dampak dari perubahan sistem ini juga mencakup potensi terbentuknya dinasti politik yang dominan. Jika keinginan Jokowi terkait pemilihan gubernur oleh presiden terealisasi, maka ada kemungkinan besar dinasti Jokowi akan memperpanjang kekuasaannya secara melebihi batas waktu yang seharusnya. Pemberian kekuasaan yang berkepanjangan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan minimnya kontrol yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, praktik demokrasi saat ini juga terlihat semakin bergeser. Pernyataan mengenai aksi mahasiswa yang lebih mengutamakan kepentingan individual dan sikap apatis terhadap situasi politik menandakan adanya ketidakpedulian terhadap masa depan demokrasi Tanah Air. Peran mahasiswa dalam menegakkan aspirasi rakyat semakin pudar dan dipertanyakan.
