Selain itu, adanya kemungkinan manipulasi politik dalam mendukung dinasti Jokowi juga menjadi perhatian serius. Rencana kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kemudian dibatalkan setelah adanya penolakan dari mahasiswa, menimbulkan dugaan bahwa kebijakan tersebut hanyalah bagian dari strategi politik Jokowi. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini dapat dipolitisasi guna mendukung kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam rangka menaikkan Gibran menjadi presiden.
Jika Indonesia terus mengalami perubahan arah demokrasi yang mengarah pada sistem otoriter seperti pada masa Orde Baru, berbagai kebebasan sipil dan hak asasi manusia yang telah berhasil diperjuangkan selama era reformasi dapat terancam kembali. Pelarangan liputan investigasi media massa, penahanan terhadap pengkritik pemerintah, serta kurangnya kontrol terhadap kekuasaan menjadi hal yang dikhawatirkan.
Sementara itu, keinginan Jokowi untuk kembali berkuasa dan peluang terbentuknya dinasti politik yang dominan, memunculkan kekhawatiran bahwa kebebasan berdemokrasi akan semakin terbatas. Meskipun, hingga saat ini, kontribusi DPR/MPR dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan transparan masih disorot. Lambannya proses pembuatan undang-undang yang berpotensi menguntungkan calon dari dinasti politik tertentu menunjukkan ketidakmampuan sistem dalam menghasilkan perubahan yang nyata. Undang-undang tentang waktu pembagian bansos, yang akan dilarang 2 bulan sebelum pemilu atau pilkada. Karena bansos tsb akan dijadikan money politics untuk petahana dalam mempertahankan kekuasaannya.
Pilkada yang akan dilaksanakan 27 November 2024, kemungkinan akan diwarnai bansos kembali, bansos untuk kepentingan calon pemimpin daerah, untuk memilih salah satu calon yang sesuai dengan keinginan presiden. Kemenangan kecil di daerah-daerah, akan memuluskan calon dari dinasti Jokowi dalam menghadapi Pemilu 2029 nanti.
