Lebih jauh, Natalius Pigai menegaskan bahwa usulannya untuk anggaran Kementerian HAM yang besar adalah untuk memperkuat upaya penegakan HAM di Indonesia. Dia meyakini bahwa HAM harus menjadi fokus utama dalam pembangunan bangsa, dan anggaran yang besar diperlukan untuk mendukung berbagai program perlindungan dan penegakan HAM di Tanah Air.
Polemik seputar usulan anggaran tersebut menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak pihak yang mendukung usulan tersebut dengan alasan perlunya perhatian serius terhadap HAM di Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang menentangnya, terutama terkait dengan jumlah anggaran yang diusulkan dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Salah satu kalangan yang memberikan kritik terhadap usulan anggaran tersebut adalah dari kalangan aktivis dan organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan HAM. Mereka menilai bahwa tidak hanya masalah jumlah anggaran yang menjadi perhatian, tetapi juga efektivitas penggunaannya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Pada kesempatan lain, Natalius Pigai sendiri sempat menyampaikan bahwa Kementerian HAM akan berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam upaya perlindungan serta penegakan HAM di Indonesia.
