Dengan begitu, isu politisasi dan netralitas Polri menjadi sebuah tolok ukur penting yang dapat mencerminkan kematangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Hanya dengan menjaga independensi dan netralitas, Polri dapat terus diandalkan sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam menjawab pertanyaan seputar netralitas dan politisasi Polri, pengawasan dan kritik konstruktif dari publik, lembaga-lembaga pengawas, dan media massa memiliki peran yang sangat penting. Demikian pula, kedewasaan politik dari para pemangku kepentingan untuk tidak memanfaatkan Polri sebagai alat politik tetap menjadi kunci dalam menjaga integritas Polri sebagai penegak hukum yang profesional dan netral.
