Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Presiden dan Pemerintah. Di antaranya adalah melaksanakan reforma agraria sejati dan industri nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional serta stabilisasi harga bahan pokok, mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencabut pasal TNI POLRI yang dapat mengisi jabatan sipil ASN pada RPP manajemen ASN, menolak segala bentuk dwi fungsi TNI POLRI, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, merevisi Undang-Undang KUHP, serta menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan dan kebijakan publik.
Selain tuntutan tersebut, Mahasiswa Jawa Barat juga menegaskan pentingnya memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menolak politisasi yudisial, menindak tegas pelanggar etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum (pemilu), dan menuntut tindakan tegas terhadap aparatur negara yang berpihak serta adil terhadap peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan karena menunjukkan ketegasan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintahan. Kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu penting dalam pembangunan bangsa juga perlu diapresiasi, seiring dengan upaya untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga tuntutan mereka dapat diperhatikan dan direspons secara positif oleh pihak yang berwenang.
