Sahbirin Noor saat ini harus siap menghadapi proses hukum sebagai tersangka kasus suap proyek ini. Dengan penetapan status tersangka, KPK akan melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap lebih lanjut detil kasus ini. Tidak hanya itu, penetapan tersangka ini juga menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, tanpa memandang kedudukan atau jabatan si pelaku.
Dugaan suap proyek yang menjerat Gubernur Sahbirin Noor ini menjadi sorotan publik, mengingat bahwa posisi yang diemban oleh seorang gubernur memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara serta kebijakan pembangunan di daerah. Kasus ini juga menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa tindakan korupsi di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia dapat dihilangkan.
Penetapan Gubernur Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus suap proyek ini membawa efek preventif bagi para pejabat publik lainnya dalam menjalankan tugasnya. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan proyek-proyek pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk ditekankan guna mencegah terjadinya praktik korupsi di segala tingkatan pemerintahan.
