KPK sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi di tanah air, termasuk dalam ranah politik. Hal ini sejalan dengan komitmen KPK untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Meski proses politik terkadang menjadi kendala dalam penindakan kasus korupsi, namun KPK tetap berpegang pada prinsip hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, penegakan hukum haruslah dilakukan tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik. Kewenangan KPK untuk menindak tersangka korupsi, bahkan jika mereka terlibat dalam kontestasi politik, harus dijunjung tinggi demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. KPK adalah garda terdepan dalam melawan korupsi, dan mereka diharapkan tetap berkomitmen dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik apapun.
Maka dari itu, saat ada pertanyaan seputar kemampuan KPK untuk menahan tersangka meski bersangkutan ikut dalam kontestasi Pilkada, jawabannya tetap jelas: KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
