Dalam konteks populisme, janji-janji terkait UMP sering kali berfungsi untuk membangun citra pemimpin yang "merakyat". Politikus dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen publik dengan menegaskan bahwa mereka adalah pembela hak-hak buruh. Pada saat yang sama, isu ini sering kali digunakan untuk menyalahkan pihak lain – baik pemerintah sebelumnya atau pengusaha – jika terjadi ketidakpuasan di kalangan pekerja. Dalam situasi ini, populisme tidak hanya menjadi alat untuk meraih suara, tetapi juga sarana untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih kompleks.
Tentu saja, kebijakan upah minimum tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenaikan UMP secara signifikan berpengaruh pada daya saing usaha dalam jangka panjang. Di tengah ketatnya kompetisi global, pengusaha harus berhati-hati dalam merespons peningkatan biaya. Mereka dihadapkan pada dilema antara meningkatkan upah buruh untuk memenuhi tuntutan politik dan menjaga kelangsungan bisnis. Ini adalah situasi yang rumit, di mana para politisi perlu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari perekonomian.
Selain itu, dampak dari kenaikan UMP juga dirasakan dalam sektor informal. Banyak pekerja di sektor ini tidak terlindungi oleh peraturan tentang upah minimum, meskipun mereka juga merupakan bagian penting dari ekonomi. Janji menciptakan lapangan kerja yang layak dan menjamin upah yang adil dalam sektor informal sering kali tidak terealisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa isu UMP tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencakup hak-hak pekerja secara keseluruhan.
