Dalam konteks ini, kasus e-KTP bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga menjadi simbol ketidakadilan. Rakyat yang seharusnya dapat menikmati manfaat dari penggunaan data e-KTP justru menjadi korban dari praktik korupsi yang merajalela. Alih-alih digunakan untuk pembangunan sosial dan infrastruktur, dana yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok elite.
KPK, sebagai lembaga penegak hukum, telah berupaya menggali fakta dan mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di balik proyek ini. Penangkapan dan penuntutan sejumlah pelaku menjadi langkah nyata KPK untuk menindaklanjuti kasus ini. Meskipun demikian, tantangan berat masih harus dihadapi, sebab korupsi di tingkat tinggi sering kali melibatkan banyak pihak yang berkuasa, sehingga pengusutan kasus ini menjadi rumit dan penuh resiko.
Kemarahan masyarakat pun semakin membara seiring dengan terungkapnya fakta-fakta baru mengenai skandal e-KTP. Rakyat merasa dikhianati oleh kebijakan dan tindakan pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan umum. Transparansi menjadi kata kunci yang sering disuarakan, diharapkan setiap kebijakan publik dapat dilakukan dengan keterbukaan agar rakyat tidak merasa dirugikan oleh penguasa.
