Sejumlah pengamat hukum berpendapat bahwa kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya tekanan dari partai politik yang berkuasa. Mereka berargumen bahwa dengan adanya hubungan dekat antara Anwar Usman dan kekuasaan, dapat terjadi pengaruh yang negatif dalam pengambilan keputusan di MK. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi hakim dan apa artinya bagi keadilan di Indonesia.
Situasi ini menjadi semakin rumit ketika beberapa anggota keluarga dari Anwar Usman juga teridentifikasi memiliki jabatan atau posisi penting dalam struktur pemerintahan. Munculnya dugaan nepotisme ini menambah keruh suasana, dengan banyak pihak mempertanyakan etik politik dan moral di balik hubungan antara hakim dan kekuasaan. Sementara Anwar Usman membantah tuduhan tersebut, kritik dari masyarakat dan kalangan akademis tetap berdatangan, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga hukum.
Dalam berbagai perhatian media, Anwar Usman juga dikecam karena dianggap tidak cukup berupaya memberantas nepotisme di lingkungan MK. Pihak-pihak yang mengkritiknya menilai bahwa meskipun ada upaya untuk mereformasi sistem peradilan, jika hubungan penguasaan ini tetap ada, maka akan sulit untuk menciptakan lingkungan peradilan yang bersih dan objektif. Keterikatan antara Anwar Usman dengan kekuasaan seolah menjadi penghalang untuk mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang adil di Indonesia.
