Isra Daming Pramulya, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat, diangkat sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero). Di sisi lain, Burhanuddin Abdullah, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), saat ini diumumkan sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin juga merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra.
Pada catatan terpisah, Burhanuddin Abdullah saat ini diumumkan menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin juga merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra.
Keterlibatan politisi dan relawan Partai Gerindra dalam posisi strategis di BUMN menarik perhatian banyak pihak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterkaitan antara politik dan dunia bisnis, serta aspek legitimasi dan transparansi dalam penempatan pejabat di perusahaan-perusahaan BUMN.
Dalam konteks ini, perlu dicermati apakah penunjukan politisi dan relawan partai politik sebagai komisaris dapat memberikan dampak positif atau justru menimbulkan kekhawatiran terkait risiko konflik kepentingan. Seiring dengan hal tersebut, transparansi dalam proses seleksi dan penunjukan pejabat BUMN menjadi krusial untuk memastikan integritas dan kinerja perusahaan tetap terjaga.
Selain itu, partisipasi politisi dan relawan partai politik dalam struktur manajemen BUMN juga menimbulkan perhatian terkait dengan aspek pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki posisi strategis tersebut. Sehingga, perlu adanya mekanisme yang jelas dalam menilai kualifikasi dan kinerja calon komisaris BUMN untuk memastikan bahwa penunjukan tersebut memenuhi standar profesionalisme serta kepentingan publik yang lebih luas.
Perkembangan ini juga menunjukkan pertumbuhan pengaruh politik dalam dunia bisnis, dimana keterkaitan antara partai politik dengan pengelolaan BUMN memperlihatkan dinamika yang perlu dipertimbangkan secara cermat untuk menjaga asas good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
